MUNAS MASKI 2019

by with No Comment umum

Hotel Bogor Valey, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada Rabu 9 Oktober 2019 lalu menjadi hingar bingar oleh kedatangan KJSKB seluruh Indonesia, karena di tempat itulah digelar Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Surveyor Kadaster Indonesia (MASKI). Sedianya Munas kedua ini akan diselenggarakan pada Januari 2020, namun dimajukan untuk mendapatkan Kepengurusan Definitif dan membahas masalah krusial lainnya.

Di luar dugaan, jumlah peserta melebihi ekspektasi Ketua Panitia, Jeffry Koto. “Boomingnya di hari-hari terakhir”, jelasnya berseri sambil membetulkan letak kacamatanya. Sementara di luar Gedung sejumlah karangan bunga berdatangan dari banyak pihak, terutama dari para Komisariat Wilayah.

Gambar 1. Ucapan Selamat dari berbagai kalangan

Opening Session, diramu cukup menawan dengan memadukan stage yang flamboyant, kompilasi video MASKI yang di montase ciamik dengan tata cahaya dan tata suara berkelas. Tak pelak, seluruh yang hadir tercurah perhatiannya dengan tatap mata nyaris tak berkedip. Decak kagumpun membahana, standing applause riuh bergemuruh.

   

Gambar 2. Stage dan Photoboth MUNAS MASKI 2019

Belum sepenginang peserta MUNAS MASKI bergumam mengungkapkan apresiasinya, mereka kembali dibuat terdiam. Kali ini tiga dara gemulai meliukkan lengan dan jemari lentik, menari jaipong dengan hentakan gerak dinamis dan energik. Koreonya not bad lah. Kadang menarikan gerakan pencak silat Sunda yang berwibawa, lalu disusul dengan rentetan tarian luwes yang elok dan sebentar kemudian mengekspresikan gerakan bernuansa kemanjaan. Ah, tarian tanah pasundan yang ini memang menghibur.

Gambar 3. Tari Pembukaan Acara MUNAS MASKI 2019

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Jeffry F. Koto menyampaikan Laporan secara detil tentang pelaksanaan acara, diantaranya MUNAS MASKI 2019 dihadiri oleh 102 Peserta dari 75 KJSKB. Keseluruhan biaya pelaksanaan MUNAS MASKI 2019 sudah tertutup dari Donasi, baik dari anggota KJSKB maupun sponsor.

Sedangkan Pjs Ketua Umum MASKI, Bambang Gatot Nugroho dalam sambutannya menyampaikan 3 hal penting yaitu perlunya melakukan revisi Permen 33/2017 dan Permen 11/2017, kewajiban menjadi Anggota MASKI bagi KJSKB yang hendak mengikuti lelang dan mendesak BPN untuk tidak merangkap tiga fungsi (regulator, supervisor dan eksekutor) sekaligus, namun mempercayakan fungsi eksekutor pada Pihak Swasta. Usulan untuk tidak rangkap fungsi ini kembali di tekankan pada saat Konferensi Pers.

Gambar 4. Sambutan Ketua Panitia, Pjs. Ketua MASKI dan Direktur Pengukuran Pemetaan Dasar BPN

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Ir. R. Agus Wahyudi M.Eng.Sc dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini sudah ada 11 ribu SKB diseluruh Indonesia yang membantu BPN dalam melaksanakan Pekerjaan di BPN yang tidak mungkin di tangani sendiri dengan SDM yang ada. Beliau juga menyampaikan bahwa perlu masukan masukan dari MASKI dan pihak-pihak lain karena dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, BPN ingin merangkul semua pihak untuk bersinergi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas SDM, ke depan akan dilaksanakan Uji Kompetensi Profesi, agar selain mumpuni di profesi yang sekarang di geluti, juga dapat bersaing di dunia Internasional. “Draft SKKNI sedang dalam proses di Kementerian Depnaker, dalam waktu tak lama lagi mudah-mudahan segera selesai dan akan kita tindak lanjuti” tutupnya.

Acara dilanjutan dengan Talkshow sesi 1. Pembicara pada sesi ini adalah , Ir. R. Agus Wahyudi M.Eng.Sc mewakili Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Ir. Ari Pradananto M.Eng.Sc mewakili Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Moderator Talkshow Ir. Harto Widodo.

Talkshow Sesi 2, dengan Moderator Loedi Ratrianto ST, hadir Pembicara Ir. Virgo Eresta Jaya M.Eng, Kepala Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang Dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kemudian Yulia Jaya Nirmawati, SE,SH.MM, Kepala Biro Umum BPN dan Ir. Norman Subowo, ST.MSi mewakili Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, DItjen IK, Badan Pertanahan Nasional.

 
Gambar 5. Sesi Talkshow MUNAS MASKI 2019

Gambar 6. Suara insan KJSKB dalam MUNAS MASKI 2019

Berikutnya adalah Laporan Pertanggungjawaban DPP MASKI yang disampaikan oleh Pjs Ketua MASKI, Ir. Bambang Gatot Nugroho. Disampaikan beberapa Program yang sudah dilaksanakan adalah :

  1. Kementerian ATR/BPN melibatkan MASKI untuk menjadi pengajar di BIMTEK untuk Kementerian Desa, PDT dan Trans, di bulan Mei 2018.
  2. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Maski
  3. MASKI dilibatkan BPN dalam Pendidikan Vokasi di 15 Kantor Wilayah BPN dimulai Agustus 2018.
  4. Mengadakan RAKERNAS pada tanggal 24 Oktober 2018 di Rich Sahid Hotel Yogyakarta.
  5. Setelah Rakernas 2018, Pembina Surveyor dari Kementerian ATR/BPN mulai melibatkan secara aktif MASKI menyusun Petunjuk Teknis    Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN no. 33 Tahun 2016 dan no. 11 Tahun 2017. Proses penyusunan Petunjuk Teknis saat ini sedang tahap finalisasi.
  6. Sejak Januari 2019 sampai saat ini, MASKI ikut aktif menyusun SKKNI bidang Kadastral bersama BPN, BIG, dan stake holder lainnya. Dan saat ini sedang proses akhir dan ditargetkan tahun 2020 ini bisa dilakukan ujicoba uji kompetensi bidang Kadaster.
  7. Melaksanakan Koordinasi Internal BPN
  8. Mengikuti berbagai Acara Seminar
  9. Untuk antisipasi penerapan SKKNI bidang Kadaster, MASKI membuat Badan Hukum Lembaga Sertifikasi Profesi Kadaster (LSP Kadaster) bulan Juni 2019, bernama PT. Master Kompeten Indonesia. Diharapkan tahun ini LSP Kadaster ini bisa melakukan ujicoba uji kompetensi. LSP Kadaster berhasil menghimpun dana berupa saham yang total bernilai 600 juta.
  10. Membantu BPN mengadakan BIMTEK di 5 regional dengan mengundang Pimpinan KJSKB sebagai peserta dan MASKI salah satu pemberi materi dalam BIMTEK.

Gambar 7. Laporan Pertanggung Jawaban Pjs. Ketua Umum MASKI

Selepas LPJ Pjs Ketua Umum MASKI, acara dilanjutkan dengan Rapat Komisi. Sebagai simbol berakhirnya Kepengurusan MASKI 2018-2019, Pjs Ketum MASKI menyerahkan Pataka Kepada Ketua Sidang, Ir. Harto Widodo, untuk selanjutnya di akhir acara akan diserahkan kepada Ketua Umum MASKI terpilih.

 
Gambar 8. Penyerahan Pataka MASKI dari Pjs. Ketua Umum ke Ketua Sidang dan diserahkan kepada Ketua Umum
MASKI 2019-2021.

Sebagai ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan, para Vendor, terutama Gold Vendor diberi kesempatan untuk mempresentasikan produknya.


Gambar 9. Presentasi Vendor

Sementara itu, dari Sidang Komisi dan kemudian Rapat Pleno MASKI, dihasilkan Rekomendasi MUNAS MASKI 2019 :

  1. Mengusilkan revisi permen No. 11 tahun 2017.
  2. Pelaksanaan lelang dikhususkan hanya untuk KJSKB dan dilakukan di Kanwil.
  3. Kesempatan untuk berusahan mendapatkan pendapatan yang layak (menghapus swa kelola).
  4. Bergerak ke LKPP untuk menghilangkan klasifikasi badan usaha kecil/non kecil pada pelaksanaan lelang PTSL.
  5. Menjalankan program advokasi KJSKB terhadap kasus kantah yang bermasalah/ kurang siapnya kantah melepas lelang, dan penetapan lokasi yang tidak akurat.
  6. SOP pelaksanaan non PTSL/rutin disampaikan ke Pusdatin dan Kadastral.
  7. MASKI memberi solusi ke kantah dengan cara membantu dalam pembuatan penentuan lokasi, peta kerja dan kebutuhan data lainnya untuk persiapan lelang.
  8. Lelang bersama-sama dan saling berbagi. Seluruh anggota MASKI menjaga kekompakan dan komitmen untuk sejahtera Bersama.
  9. Dewan Etik dan Kode Etik harus berjalan.
  10. Pendataan seluruh SKB di daerah masing-masing.
  11. Pengurus baru menambah daftar list yang harus dilakukan untuk kepentingan MASKI dari hasil talkshow Munas 2019.

Acara MUNAS MASKI 2019 diakhiri dengan Pemilihan Ketua Umum MASKI periode 2019-2021. Setiap Komisariat Wilayah diberi kesempatan mengajukan calonnya, kemudian dipilih melalui beberapa tahap dan dilakukan voting. Pemilihan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan sangat demokratis. Terpilih Loedi Ratrianto, ST sebagai Ketua Umum MASKI 2019-2021, yang selanjutnya wajib melengkapi Susunan Kepengurusan DPP MASKI dan Komisariat Wilayah. (Sekjen MASKI)

              
Gambar 10. Proses Pemilihan Ketua Umum MASKI. Sangat Demokratis.

Gambar 11. Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia 2019