LIPUTAN TALKSHOW DAN PAMERAN INOVASI

by with No Comment umum

“MENUJU E-SEVICES BIDANG AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DALAM RANGKA MEMBANGUN KANTOR PERTANAHAN MODERN”

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
19 DESEMBER 2019

Disampaikan Oleh : Bambang Gatot Nugroho
Referensi Data : Harto Widodo

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menyelenggarakan Talkshow dan Pameran Inovasi 2019 dengan tema Menuju E Service Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan menuju Kantor Pertanahan Modern.

Selain Talkshow 13 stand yang mengikuti pameran inovasi. Sembilan stand dari pihak swasta (termasuk MASKI) yang memamerkan teknologi pengukuran tanah terbaru, tiga stand dari Kantor Pertanahan yang memamerkan inovasi pelayanan pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo, dan Kabupaten Pandeglang, serta 1 stand dari STPN yang memamerkan jurnal-jurnal terbaru hasil penelitian mahasiswa STPN.

Acara tahunan ini dilaksanakan rutin oleh STPN untuk menampilkan inovasi pertanahan, menggali ilmu-ilmu baru sekaligus juga mempertahankan akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, diharapkan pula dapat mencetuskan terobosanterobosan baru, serta memantik seluruh Kantor Pertanahan untuk dapat bersinergi sehingga memberikan manfaat dan kontribusi nyata untuk Kementerian ATR/BPN.

  

 

Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
Wakil Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
“INOVASI JANGAN MELULU PRODUK,
TAPI LEBIH PADA PERUBAHAN PERILAKU/ BUDAYA MASYARAKAT”

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, bahwa ada aplikasi sebagai bentuk inovasi di Kementerian ATR/BPN, namun belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat “Karena yang saya lihat aplikasi itu baru mentransformasikan produk aplikasi itu sendiri namun belum sepenuhnya mentransformasikan kebutuhan masyarakat pengguna layanan kita,” jelasnya.

Surya Tjandra mencontohkan, Google dan Facebook menjadi layanan yang paling dipakai di dunia. Karena kedua perusahaan tersebut, bisa membaca perilaku penggunanya. Dengan begitu, semakin sering aplikasinya digunakan maka aplikasi itu akan semakin pintar.

Kementerian ATR/BPN sangat bisa berhasil, karena merupakan satu-satunya lembaga tunggal, tanpa competitor yang mengurus pertanahan. Kementerian ini punya informasi bidang per bidang tanah, informasi kepemilikan, sampai informasi nilai tanah. “Dengan informasi yang kita miliki tersebut, maka kita dapat memprediksi masa depan, bahkan kita dapat membuat masa depan,” jelas Surya Tjandra bersemangat.

Ir. R. Muh. Adi Darmawan, M,Eng.Sc
Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN
“DI ERA DIGITAL, SEMUA DAPAT DIAKSES DALAM SATU GENGGAMAN”

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Muhammad Adi Darmawan menegaskan bahwa Data dan Teknologi Geospasial memiliki arti penting karena, Everything Happens Somewhere, bahwa di era digital, semua dapat diakses dalam satu genggaman. Iapun meyakini bahwa layanan pertanahan modern yang sarat dengan ide dan gagasan inovatif serta kreatif yang disandingkan dengan perkembangan teknologi dapat membawa dampak besar bagi masyarakat untuk menyongsong Era Revolusi Industri 4.0.

Menurut Adi Darmawan, ada 5 komponen penting Industri 4.0, yakni :

  1. Big Data, Untuk memprediksi kejadaian yang akan dating
  2. Cyber Physical System, Untuk Mengintegrasi keputusa suatu kejadian tanpa intervensi manusia
  3. Internet of things, konektivitas antar obyek melalui internet
  4. Cloud Computing, pembaharuan data oleh beberapa subyek diwaktu yang sama dari tempat yang berbeda
  5. Cognitive Computing, proes komputasi untuk mengambil keputusan.

Dalam kesempatan ini Adi Darmawan juga menyoroti Smart City. Smart City menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk melibatkan warga, memberikan layanan kota, dan meningkatkan serta menghubungkan sistem perkotaan” jelasnya.

“Ada tiga komponen yang harus dilalui sebagai roadmap menuju smartcity, yaitu terbangunnya tematik berbasis bidang tanah, terbangunnya peta pendaftaran tanah lengkap dan terbangunnya sinkronisasi data spasial antar instansi”, tambah Adi Darmawan.

Dirjen Infrastruktur Keagrariaan juga membahas masalah yang kalah penting, yaitu Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kerjasama dengan pihak swasta meliputi :

  • pengembangan aplikasi eksisting sistem informasi pertanahan modern,
  • pemeliharaan sistem informasi pertanahan modern,
  • pengembangan modul tambahan sistem informasi pertanahan modern,
  • digitalisasi dan validasi data spasial dan tekstual
  • adjustment data spasial,
  • pengadaan perangkat keras (hardware), aktivitas pendukung lainnya

Pada market sounding (BKPM 17/12/2019), peserta yang hadir sekitar 50 badan usaha (perusahaan swasta dan BUMN) bidang usaha teknologi informasi, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi bisnis terkait. Sedangkan Kerja sama membangun data spasial Bidang Tanah yang dijalin dengan Lembaga Pemerintahan adalah TNI AD, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN
“PERUBAHAN BUKAN DITUNGGU, MELAINKAN SEGERA DILAKUKAN”

Virgo Eresta Jaya mengemukakan bahwa Inovasi memang sangat dibutuhkan masyarakat dan faktanya banyak yang belum kita sentuh hingga kini. Tetapi perubahan harus siap dilakukan, untuk Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0

Virgo Eresta Jaya juga mengatakan salah satu perubahan yang bisa dilakukan dengan meninggalkan apa yang kita pelajari dulu. “Perubahan harus dilakukan, karena suatu hal yang kita bawa dari masa lalu belum tentu cocok untuk dipraktikkan pada saat ini. Jadi kenapa kita harus menunggu orang lain untuk berubah, kita yang harus segera berubah,” kata Virgo Eresta Jaya.

“Perubahan harus dilakukan, karena suatu hal yang kita bawa dari masa lalu belum tentu cocok untuk dipraktikkan pada saat ini. Jadi kenapa kita harus menunggu orang lain untuk berubah, kita yang harus segera berubah,”

 

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
“STPN MERASA PERLU BERKONTRIBUSI DENGAN MEWADAHI TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA IDE DAN GAGASAN INOVATIF”

Senthot Sudirman Ketua STPN menjelaskan bahwa STPN Sebagai tempat membentuk generasi penerus di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan, merasa perlu berkontribusi dengan mewadahi tumbuh dan berkembangnya ide dan gagasan inovatif. “Sehingga akan dihasilkan ide serta gagasan inovatif melalui generasi penerus dari STPN ini,” kata Senthot Sudirman.

Lebih jauh, boss STPN ini mengupas tentang Metode Pemetaan K4 dalam rangka Peningkatan Kualitas Data Bidang menuju Kelurahan dan Kota Lengkap, sebuah penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kediri dan Sidoarjo, terkait Inventarisasi Data, Identifikasi Lokasi, Digitalisasi Dokumen (GU/SU), dan Peningkatan Kualitas Data Spasial.

Kemudian masalah Alur Proses Pemohonan Pelayanan Online juga dipaparkannya secara jelas. Terakhir Sentot Sudirman memaparkan Integrasi 3 Aplikasi, Yakni Santri, Smart PTSL dan SIAP.

Pembicara terakhir, Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yakin Kementerian ATR/BPN sanggup melaksanakan layanan elektronik. “Jika kita mau berupaya dan belajar bersama maka saya yakin bisa. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah untuk tertib administrasi,” jelasnya.


Stand MASKI

Pada kesempatan ini, utusan MASKI, Harto Widodo, menyampaikan beberapa hal penting, antara lain :

  1. Roadmap BPN
    a. Omnibuslaw, pangkas UU untuk penyederhanaan perizinan & kemudahan investasi
    b. Memberlakukan stelsel positif untuk menjamin kepastian hak
    c. Meningkatkan PNBP 10x melalui layanan informasi dan tata ruang
    d. Mewujudkan Kantor Layanan Modern Berstandar Dunia berbasis elektoronik
    e. Menjadikan Pusdatin+Tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi
    f. Menuju birokrasi standar dunia (meningkatkan standar kompetensi SDM
    g. Mewujudkan RDTR di seluruh wilayah
    h. Mendaftarkan seluruh bidang tanah
  2. Ambiguitas di lingkungan BPN
    Jumlah target PTSL meningkat dari 10 juta ke 13 juta bidang, namun biayanya tetap
    padahal Multipler Efek Pendaftaran tanah sangat besar (Finansial, Inklusi, Indutri,
    Profesi, Lapangan kerja, pajak dll).
    Dengan tuntutan kualitas tinggi, diusulkan perlunya rasionalisasi dan optimalisasi
    anggaran.
  3. Perbandingan antara Pelaksanaan Lelang dan Penunjukan Langsung
  4. Peran SKB

 

(Sekjen MASKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNAS MASKI 2019

by with No Comment umum

Hotel Bogor Valey, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada Rabu 9 Oktober 2019 lalu menjadi hingar bingar oleh kedatangan KJSKB seluruh Indonesia, karena di tempat itulah digelar Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Surveyor Kadaster Indonesia (MASKI). Sedianya Munas kedua ini akan diselenggarakan pada Januari 2020, namun dimajukan untuk mendapatkan Kepengurusan Definitif dan membahas masalah krusial lainnya.

Di luar dugaan, jumlah peserta melebihi ekspektasi Ketua Panitia, Jeffry Koto. “Boomingnya di hari-hari terakhir”, jelasnya berseri sambil membetulkan letak kacamatanya. Sementara di luar Gedung sejumlah karangan bunga berdatangan dari banyak pihak, terutama dari para Komisariat Wilayah.

Gambar 1. Ucapan Selamat dari berbagai kalangan

Opening Session, diramu cukup menawan dengan memadukan stage yang flamboyant, kompilasi video MASKI yang di montase ciamik dengan tata cahaya dan tata suara berkelas. Tak pelak, seluruh yang hadir tercurah perhatiannya dengan tatap mata nyaris tak berkedip. Decak kagumpun membahana, standing applause riuh bergemuruh.

   

Gambar 2. Stage dan Photoboth MUNAS MASKI 2019

Belum sepenginang peserta MUNAS MASKI bergumam mengungkapkan apresiasinya, mereka kembali dibuat terdiam. Kali ini tiga dara gemulai meliukkan lengan dan jemari lentik, menari jaipong dengan hentakan gerak dinamis dan energik. Koreonya not bad lah. Kadang menarikan gerakan pencak silat Sunda yang berwibawa, lalu disusul dengan rentetan tarian luwes yang elok dan sebentar kemudian mengekspresikan gerakan bernuansa kemanjaan. Ah, tarian tanah pasundan yang ini memang menghibur.

Gambar 3. Tari Pembukaan Acara MUNAS MASKI 2019

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Jeffry F. Koto menyampaikan Laporan secara detil tentang pelaksanaan acara, diantaranya MUNAS MASKI 2019 dihadiri oleh 102 Peserta dari 75 KJSKB. Keseluruhan biaya pelaksanaan MUNAS MASKI 2019 sudah tertutup dari Donasi, baik dari anggota KJSKB maupun sponsor.

Sedangkan Pjs Ketua Umum MASKI, Bambang Gatot Nugroho dalam sambutannya menyampaikan 3 hal penting yaitu perlunya melakukan revisi Permen 33/2017 dan Permen 11/2017, kewajiban menjadi Anggota MASKI bagi KJSKB yang hendak mengikuti lelang dan mendesak BPN untuk tidak merangkap tiga fungsi (regulator, supervisor dan eksekutor) sekaligus, namun mempercayakan fungsi eksekutor pada Pihak Swasta. Usulan untuk tidak rangkap fungsi ini kembali di tekankan pada saat Konferensi Pers.

Gambar 4. Sambutan Ketua Panitia, Pjs. Ketua MASKI dan Direktur Pengukuran Pemetaan Dasar BPN

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Ir. R. Agus Wahyudi M.Eng.Sc dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini sudah ada 11 ribu SKB diseluruh Indonesia yang membantu BPN dalam melaksanakan Pekerjaan di BPN yang tidak mungkin di tangani sendiri dengan SDM yang ada. Beliau juga menyampaikan bahwa perlu masukan masukan dari MASKI dan pihak-pihak lain karena dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, BPN ingin merangkul semua pihak untuk bersinergi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas SDM, ke depan akan dilaksanakan Uji Kompetensi Profesi, agar selain mumpuni di profesi yang sekarang di geluti, juga dapat bersaing di dunia Internasional. “Draft SKKNI sedang dalam proses di Kementerian Depnaker, dalam waktu tak lama lagi mudah-mudahan segera selesai dan akan kita tindak lanjuti” tutupnya.

Acara dilanjutan dengan Talkshow sesi 1. Pembicara pada sesi ini adalah , Ir. R. Agus Wahyudi M.Eng.Sc mewakili Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Ir. Ari Pradananto M.Eng.Sc mewakili Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Moderator Talkshow Ir. Harto Widodo.

Talkshow Sesi 2, dengan Moderator Loedi Ratrianto ST, hadir Pembicara Ir. Virgo Eresta Jaya M.Eng, Kepala Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang Dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kemudian Yulia Jaya Nirmawati, SE,SH.MM, Kepala Biro Umum BPN dan Ir. Norman Subowo, ST.MSi mewakili Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, DItjen IK, Badan Pertanahan Nasional.

 
Gambar 5. Sesi Talkshow MUNAS MASKI 2019

Gambar 6. Suara insan KJSKB dalam MUNAS MASKI 2019

Berikutnya adalah Laporan Pertanggungjawaban DPP MASKI yang disampaikan oleh Pjs Ketua MASKI, Ir. Bambang Gatot Nugroho. Disampaikan beberapa Program yang sudah dilaksanakan adalah :

  1. Kementerian ATR/BPN melibatkan MASKI untuk menjadi pengajar di BIMTEK untuk Kementerian Desa, PDT dan Trans, di bulan Mei 2018.
  2. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Maski
  3. MASKI dilibatkan BPN dalam Pendidikan Vokasi di 15 Kantor Wilayah BPN dimulai Agustus 2018.
  4. Mengadakan RAKERNAS pada tanggal 24 Oktober 2018 di Rich Sahid Hotel Yogyakarta.
  5. Setelah Rakernas 2018, Pembina Surveyor dari Kementerian ATR/BPN mulai melibatkan secara aktif MASKI menyusun Petunjuk Teknis    Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN no. 33 Tahun 2016 dan no. 11 Tahun 2017. Proses penyusunan Petunjuk Teknis saat ini sedang tahap finalisasi.
  6. Sejak Januari 2019 sampai saat ini, MASKI ikut aktif menyusun SKKNI bidang Kadastral bersama BPN, BIG, dan stake holder lainnya. Dan saat ini sedang proses akhir dan ditargetkan tahun 2020 ini bisa dilakukan ujicoba uji kompetensi bidang Kadaster.
  7. Melaksanakan Koordinasi Internal BPN
  8. Mengikuti berbagai Acara Seminar
  9. Untuk antisipasi penerapan SKKNI bidang Kadaster, MASKI membuat Badan Hukum Lembaga Sertifikasi Profesi Kadaster (LSP Kadaster) bulan Juni 2019, bernama PT. Master Kompeten Indonesia. Diharapkan tahun ini LSP Kadaster ini bisa melakukan ujicoba uji kompetensi. LSP Kadaster berhasil menghimpun dana berupa saham yang total bernilai 600 juta.
  10. Membantu BPN mengadakan BIMTEK di 5 regional dengan mengundang Pimpinan KJSKB sebagai peserta dan MASKI salah satu pemberi materi dalam BIMTEK.

Gambar 7. Laporan Pertanggung Jawaban Pjs. Ketua Umum MASKI

Selepas LPJ Pjs Ketua Umum MASKI, acara dilanjutkan dengan Rapat Komisi. Sebagai simbol berakhirnya Kepengurusan MASKI 2018-2019, Pjs Ketum MASKI menyerahkan Pataka Kepada Ketua Sidang, Ir. Harto Widodo, untuk selanjutnya di akhir acara akan diserahkan kepada Ketua Umum MASKI terpilih.

 
Gambar 8. Penyerahan Pataka MASKI dari Pjs. Ketua Umum ke Ketua Sidang dan diserahkan kepada Ketua Umum
MASKI 2019-2021.

Sebagai ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan, para Vendor, terutama Gold Vendor diberi kesempatan untuk mempresentasikan produknya.


Gambar 9. Presentasi Vendor

Sementara itu, dari Sidang Komisi dan kemudian Rapat Pleno MASKI, dihasilkan Rekomendasi MUNAS MASKI 2019 :

  1. Mengusilkan revisi permen No. 11 tahun 2017.
  2. Pelaksanaan lelang dikhususkan hanya untuk KJSKB dan dilakukan di Kanwil.
  3. Kesempatan untuk berusahan mendapatkan pendapatan yang layak (menghapus swa kelola).
  4. Bergerak ke LKPP untuk menghilangkan klasifikasi badan usaha kecil/non kecil pada pelaksanaan lelang PTSL.
  5. Menjalankan program advokasi KJSKB terhadap kasus kantah yang bermasalah/ kurang siapnya kantah melepas lelang, dan penetapan lokasi yang tidak akurat.
  6. SOP pelaksanaan non PTSL/rutin disampaikan ke Pusdatin dan Kadastral.
  7. MASKI memberi solusi ke kantah dengan cara membantu dalam pembuatan penentuan lokasi, peta kerja dan kebutuhan data lainnya untuk persiapan lelang.
  8. Lelang bersama-sama dan saling berbagi. Seluruh anggota MASKI menjaga kekompakan dan komitmen untuk sejahtera Bersama.
  9. Dewan Etik dan Kode Etik harus berjalan.
  10. Pendataan seluruh SKB di daerah masing-masing.
  11. Pengurus baru menambah daftar list yang harus dilakukan untuk kepentingan MASKI dari hasil talkshow Munas 2019.

Acara MUNAS MASKI 2019 diakhiri dengan Pemilihan Ketua Umum MASKI periode 2019-2021. Setiap Komisariat Wilayah diberi kesempatan mengajukan calonnya, kemudian dipilih melalui beberapa tahap dan dilakukan voting. Pemilihan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan sangat demokratis. Terpilih Loedi Ratrianto, ST sebagai Ketua Umum MASKI 2019-2021, yang selanjutnya wajib melengkapi Susunan Kepengurusan DPP MASKI dan Komisariat Wilayah. (Sekjen MASKI)

              
Gambar 10. Proses Pemilihan Ketua Umum MASKI. Sangat Demokratis.

Gambar 11. Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia 2019

AUDENSI DENGAN MENTERI ATR BPN

by with No Comment umum

Senin, 2 Desember 2019, Pengurus Pusat MASKI nampak sibuk. Betapa tidak, setelah sekian lama menunggu, akhirnya jadwal bertemu dengan Menteri ATR BPN pun kunjung tiba.

Dari MASKI hadir 11 Pengurus DPP sesuai kuota yang diberikan. Sementara dari BPN hadir Dirjen IP, Pak Adi Dharmawan, Direktur PPD Pak Agus Wahyudi, Pak Doni dan Pak Norman. Dalam sesi pertama, Loedi Ratrianto, Ketua Umum MASKI menyampaikan paparan kemudian dilanjutkan paparan dari Pak Agus Wahyudi. Pak Menteri sangat intens menyimak, bahkan sesekali terhenyak oleh informasi baru yang disampaikan.

Pertemuan menjadi sangat hangat di sesi diskusi. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan antara lain :

  1. Penyempurnaan Permen 33/2016 dan 11/2017. Dalam revisi nanti akan di tekankan bahwa SKB nantinya harus menjadi anggota KJSKB. Jika Kantah BPN memerlukan SKB, tentu harus menghubungi beberapa rencana perubahan saat ini sedang digodok.
  2. Penegakan Kode Etik Profesi. Pak Menteri sangat concern dengan hal ini. Beliau menegaskan berulang, janganlah segan menghukum yang bersalah meski kawan sendiri. Jeruk busuk harus dibuang dari keranjang supaya tidak menular, agar susu sebelanga tidak rusak oleh setitik nila.
  3. Penunjukan Langsung. Sistem Lelang saat ini dinilai rawan banting harga dan berujung pada kualitas kerja yang tidak optimal. Ke depan akan dilakukan Penunjukan Langsung. Pak Doni juga mengamini, bahkan sejalan dengan rencana LKPP. Penunjukkan langsung maksimal senilai 200 juta akan diberikan secara bertahap dan berulang, setara dengan nilai Paket PTSL.
  4. Go Ukur. Sebagaimana aplikasi gojek, gofood dll, nantinya masyarakat bisa mengklik langsung jika memerlukan jasa pengukuran bidang Mekanismenya sangat ketat dan sedang digodok. Hanya SKB yang kompeten yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini.
  5. Eksekusi KJSKB bermasalah. BPN sebagai penerbit Ijin Kerja KJSKB akan lebih keras dalam memonitor kinerja Bagi yang dinilai bermasalah, akan dicabut ijin kerjanya. Proses ini didahului dengan rekomendasi MASKI dan kemudian di sodorkan kepada Dewan Etik untuk bersidang. Hasil sidang inilah yang menjadi dasar BPN mencabut Ijin Kerja.
  6. Peningkatan kinerja KJSKB. Diharapkan setiap KJSKB meningkatkan kualitas kinerjanya, jika tidak, mekanisme pasar akan Tertinggal oleh KJSKB lain yang lebih kompeten dan berkinerja ciamik.
  7. Peluang kerja diluar PTSL. Pak Adi Darmawan menekankan masih banyak peluang kerja bagi KJSKB diluar PTSL, diantaranya adalah Pembuatan Peta Bidang 3 Beliau juga sangat terbuka dengan masukan dari MASKI.

Diskusi juga menyoroti adanya joki di lingkungan Kantah, yang membuat Pak Menteri sangat kurang berkenan. Porsi Swakelola juga disorot, termasuk telaah seberapa pas jumlah pekerjaan yang akan di swakelolakan.

Semoga upaya DPP MASKI untuk bersama-sama BPN untuk memperbaiki banyak hal ini, bak gayung bersambut. Diikuti oleh seluruh KJSKB dengan cara berkinerja lebih baik, mau berbenah, serta terbuka terhadap segala kemajuan. Semoga (Sekjen MASKI).

PEMBUKAAN ACARA KONVENSI NASIONAL RANCANGAN KKNI

by with No Comment umum

Senin malam, 25 November 2019, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Ir. R. Agus Wahyudi M.Eng.Sc membuka secara resmi Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Hotel Mercure, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan.

 

Acara yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Dit. PPK- PPSDM, BPN,  Badan Informasi Geospasial, Kemnaker, Akademisi (STPN, UGM, ITB, Undip, Esa Unggul), Lembaga Profesi (MASKI, ISI, APSPIG), LSP dan BLK ini berlangsung hangat, meski baru memasuki hari pertama dari rencana 3 hari. Diskusi berlangsung cukup menggigit dan bernas.

 

Acara ini adalah bagian dari rangkaian upaya panjang dari BPN untuk membangun sumber daya manusia yang mempunyai kompeten unggul seiring dengan meningkatnya tuntutan standar kompetensi di dunia industri.

Nantinya, setiap SKB yang akan melaksanakan Pekerjaan Pendaftaran Tanah, selain memiliki lisensi juga harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai jenjangnya. Tanpa ini, jangan harap bisa melaksanakan pekerjaan di lingkungan BPN, khususnya Pendaftaran Tanah. Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap SKB. Setiap SKB diharuskan memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan factual bidang kadastral serta mampu melaksanakan tugas spesifik bidang kadastral dengan menunjukkan mutu kinerja yang terukur.

“Semoga kelak, kita bisa menghargai pekerjaan kita sendiri sekaligus menjunjung tinggi marwah serta martabat profesi. Semoga tersemogakan”, ujar Bambang Gatot.